Pertemuan Evaluasi Uji Coba Kartu Tani di Kabupaten Batang ini dilaksanakan di Aula Pendopo Kabupaten Batang. Dihadiri oleh unsur Pemerintah Kabupaten Batang yaitu Assisten II, Kepala BP2KP Kab. Batang, Kepala Distannak Kab. Batang, Kepala Disperindagkop Kab. Batang, Kepala Dishutbun Kab. Batang; kemudian dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Biro Bina Produksi Setda Prov., Kepala Set Bakorluh Prov., Kepala Distan TPH Prov., dan Kepala Dinas Perkebunan Prov.; kemudian dari unsur Distributor Pupuk Wilayah Jateng (PT PUSRI dan Petrokimia); dari unsur perbankan dihadiri oleh BRI Kanwil Semarang dan BRI Cabang Batang. Turut dihadiri pula oleh para Koordinator Penyuluh di 15 BP3K dan perwakilan admin Kecamatan.
Paparan perkembangan distribusi kartani oleh perwakilan BRI Kanca Batang
Peserta pertemuan Evaluasi Kartu Tani dari Kab. Batang
Peserta Pertemuan Evaluasi Kartani dari Provinsi
Pertemuan ini dibuka oleh Bp. Assisten II dan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang mendukung sepenuhnya pelaksanaan uji coba kartu tani di Kabupaten Batang dan menyampaikan data bahwa telah didistribusikan sebanyak 23.000 kartani dari total 54.689 kartani yang didaftarkan. Kemudian terkait petani yang belum mempunyai e-KTP maka diharapkan pada 2017 sudah bisa diupayakan semua masyarakat Batang khususnya petani terekam data pribadinya di e-KTP melalui kecamatan dan akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.
Kemudian Ibu KaBiroProda Prov. Jateng menyampaikan pengarahan bahwa evaluasi kartani di Kabupaten Batang ini sudah berjalan selama 1 tahun lebih dan tahun depan berlanjut ke 21 Kabupaten/Kota lain. Rencana launching oleh Bp. Presiden yang diampu oleh Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan model sistem informasi yang sama dengan BRI (SIMPI). Harapannya di Kabupaten Batang kartu tani yang sudah tercetak sebanyak 37.600an bisa terdistribusi semua ke petani yang berhak menerima dan yang belum tercetak bisa segera diterbitkan dan didistribusi ke petani. Pendataan ulang petani dan perbaikan data di tingkat kelompok tani yang diawasi oleh penyuluh harus terus dilakukan supaya upaya menyusun data yang valid bisa tercapai.
Bapak Ka Set Bakorluh Prov Jateng menyampaikan bahwa pada rapat evaluasi ini harus terumuskan berapa fix kartani yang sudah tercetak? berapa yang sudah terbagi? ada permasalahan apa di kios resmi? operasional kartani sudah siap belum? kontrol oleh siapa? dan pengawalan atau penganggaran apabila perlu dirumuskan sekalian.
Pada kesempatan ini admin kartani BP3K Gringsing juga menanyakan terkait butuh adanya penetapan waktu untuk perbaikan data RDKK karena adanya perubahan dan force majure (meninggal/tol/dll), dan perlunya koordinasi penyuluh dan BRI terkait distribusi kartani ke petani.
(seira-admin)
